Heru Kuncahyono
-
Paket Strategis Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023
Sesuai dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/177/427.12/2023 tentang PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023, berikut daftar paket beserta status terbarunya.
-
Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan Paket Strategis Tahun Anggaran 2022
Berikut daftar paket-paket pekerjaan yang telah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022 yang merupakan paket strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang di tahun anggaran tersebut.
-
Capaian MCP TA 2022
Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan salah satu upaya KPK-RI dalam pencegahan korupsi pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. MCP dilaksanakan sejak tahun 2018. Bidang / Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Pengadaan Barang & Jasa 73 85 65 85 74,55 data perkembangan perolehan nilai MCP Kabupaten Lumajang di bidang Pengadaan Barang dan Jasa…
-
Bimtek Strategi PBJ & E-Purchasing
Bagi Anda yang tertinggal informasi tentang Bimbingan Teknis Strategi Pengadaan Barang/Jasa serta Pelaksanaan E-Purchasing, berikut ini video, materi serta alamat unduhan sertifikat elektroniknya. Untuk materinya dapat diunduh juga di sini Sedangkan untuk sertifikat kehadiran dapat diunduh di sini
-
Informasi yang perlu diperhatikan di E-Katalog (2)
Untuk pengguna e-katalog, terdapat penambahan informasi pada saat login pertama kali. Berikut kami salin informasi tersebut (diakses 2 September 2022): Bagi Para Penyedia Katalog Elektronik harap pastikan kembali bahwa harga produk yang ditayangkan merupakan harga terbaik, wajar dan kompetitif. Hindari terjadinya kerugian penggunaan/belanja keuangan Negara. Apabila ditemukan adanya harga yang tidak wajar, maka Pengelola Katalog…
-
Sanksi Daftar Hitam
Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan / Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang / Jasa di seluruh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun, pencairan Jaminan Penawaran (berlaku pada paket dengan HPS bernilai di atas 10 Milyar), serta digugurkan dalam pemilihan…
-
Persyaratan & Ketentuan Penggunaan E-Purchasing Pemerintah
KETENTUAN UMUM Definisi e-Purchasing Pemerintah Semua definisi tetap mengacu pada definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Pengguna (user) adalah pemakai aplikasi e-Purchasing yang memiliki User…
-
Informasi yang perlu diperhatikan di E-Katalog
Pada saat pertama kali mengakses situs web e-katalog (per 7 Juni 2022), kita diberi peringatan oleh LKPP bahwasanya : Bagi Para Penyedia Katalog Elektronik harap pastikan kembali bahwa harga produk yang ditayangkan merupakan harga terbaik, wajar dan kompetitif. Hindari terjadinya kerugian penggunaan/belanja keuangan Negara. Apabila ditemukan adanya harga yang tidak wajar, maka Pengelola Katalog Elektronik berhak melakukan…
-
Penelitian RKA SKPD TA 2022 Kabupaten Lumajang
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ikut berpartisipasi dalam tim peneliti RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagai bagian dari upaya pendampingan pada Pengguna Anggaran dalam proses penyusunan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian secara luring dilaksanakan di Ruang Rapat BPKD lantai 2 sejak tanggal 11 – 20 November 2022 dengan menghadirkan 13 OPD besar di Kabupaten Lumajang.
-
Pengembangan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
Dengan ini diinformasikan bahwa pada hari Jumat, 26 November 2021 pukul 18.00 s.d. Minggu 28 November 2021 pukul 21.00 akan dilakukan implementasi pengembangan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (https://sirup.lkpp.go.id/), khususnya menu integrasi penarikan data penganggaran pemerintah daerah dari SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan berdampak pada tidak dapat diaksesnya aplikasi…