Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan Survei Harga Kertas HVS yang berlangsung dari Rabu, 10 Desember hingga Selasa, 30 Desember 2025. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyedia Kertas HVS se-Kabupaten Lumajang dan memastikan kelancaran serta efisiensi dalam pengadaan barang di tingkat pemerintah daerah.

Pengingat: Kami juga mengingatkan akan dilaksanakannya Market Sounding secara offline dan online pada 6 Januari 2026. Kehadiran dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk memastikan pengadaan yang transparan dan berkualitas.

Partisipasi dan dukungan dari semua pihak sangat diharapkan demi tercapainya pengadaan yang transparan dan berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melaksanakan Desk Realisasi Anggaran melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk Tahun Anggaran 2025. Acara ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 dan Nomor 8 Tahun 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi pencatatan pengadaan langsung serta penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama untuk produk dalam negeri serta produk dari usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Desk Realisasi Anggaran SPSE telah dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 22 Desember 2025, dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Lumajang.

Pemerintah Kabupaten Lumajang mengharapkan seluruh admin RUP atau staf yang menangani pencatatan realisasi anggaran melalui aplikasi SPSE hadir dalam acara tersebut. Beberapa instansi dan kecamatan yang diwajibkan mengirimkan perwakilan antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, serta beberapa kecamatan seperti Lumajang, Tekung, dan Sumbersuko.

Selama acara, peserta diwajibkan untuk membawa laptop, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta softcopy bukti SPJ seperti kuitansi, surat perjanjian, atau dokumen pembelian lainnya yang diperlukan. Kehadiran ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan dalam pencatatan realisasi anggaran yang dilakukan melalui sistem pengadaan elektronik, yang merupakan bagian dari upaya Pemkab Lumajang dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tim Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini turut dihadiri oleh PPK pada Dinas PUTR dan DPKP, pengawas pekerjaan, serta penyedia jasa konstruksi.

Pelaksanaan monev berlangsung selama tujuh hari kerja, mulai Kamis, 27 November 2025 hingga Senin, 8 Desember 2025. Fokus monev berada pada proyek perbaikan dan pembangunan jalan yang tersebar di 12 kecamatan, yaitu Senduro, Padang, Randuagung, Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Candipuro, Pasrujambe, Kunir, Rowokangkung, dan Tempeh. Selain itu, monev masih akan dilanjutkan untuk empat proyek pembangunan lainnya di wilayah Kecamatan Lumajang, salah satunya pada proyek strategis Rehabilitasi Alun-Alun Lumajang.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memastikan bahwa seluruh proyek infrastruktur berjalan sesuai ketentuan kontrak, meliputi capaian progres fisik, realisasi keuangan, standar teknis, dan ketepatan waktu pelaksanaan.

Dalam kesempatan tersebut, Tim BPBJ juga menekankan pentingnya penerapan K3 Konstruksi sebagai upaya menjamin mutu, keselamatan, dan ketepatan penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal untuk mendukung mobilitas, meningkatkan kenyamanan lingkungan, dan mendorong aktivitas ekonomi.

Selama 7 hari kerja (20-27 Desember 2021) dilaksanakan workshop SIRUP Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Belakang Kantor Bupati Lumajang. Kegiatan rutin tahunan ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait kewajiban untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) bagi setiap Satker melalui Sistem Informasi RUP (SIRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP).

Workshop dihadiri oleh perwakilan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dari 98 Satker yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dari kegiatan workshop ini, diharapkan output tayangan RUP Tahun Anggaran 2022 akan lebih berkualitas sehingga dapat mendukung proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih baik dan lancar.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ikut berpartisipasi dalam tim peneliti RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagai bagian dari upaya pendampingan pada Pengguna Anggaran dalam proses penyusunan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian secara luring dilaksanakan di Ruang Rapat BPKD lantai 2 sejak tanggal 11 – 20 November 2022 dengan menghadirkan 13 OPD besar di Kabupaten Lumajang.